Pertama, perlu dilihat apakah program pengadaan ternak memang telah dibahas melalui musyawarah desa dan ditetapkan dalam APBDes sesuai ketentuan.
Kedua, perlu diperiksa proses penyusunan RAB, termasuk dasar penetapan harga dan hasil survei harga yang digunakan pemerintah desa.
Ketiga, proses pemilihan atau penetapan penyedia juga perlu ditelusuri, termasuk kapasitas penyedia dalam menyediakan ternak sesuai spesifikasi yang telah ditentukan.
Selanjutnya, pemeriksaan dapat mencakup proses pemesanan, pembayaran, pengiriman, pemeriksaan kesehatan, penerimaan ternak oleh pemerintah desa hingga penyaluran kepada kelompok atau masyarakat penerima manfaat.
Tidak kalah penting adalah memastikan asal-usul ternak serta kemampuan penyedia memenuhi kebutuhan pengadaan dalam jumlah dan spesifikasi yang telah disepakati.
Kasus Desa Luba Jadi Contoh Pentingnya Pemeriksaan Saat Serah Terima
Salah satu contoh yang menarik perhatian terjadi di Desa Luba, Kecamatan Alor Tengah Utara (ATU), Kabupaten Alor.
Kepala Desa Luba, Yusuf Famani, sebelumnya mengungkapkan bahwa pemerintah desa sempat menolak lima ekor ternak yang dikirim oleh penyedia karena dinilai tidak layak untuk diterima.
Sikap tersebut menunjukkan bahwa proses pemeriksaan pada saat serah terima merupakan salah satu tahapan penting dalam pengadaan yang menggunakan Dana Desa.
Pemerintah desa tidak semestinya hanya memastikan jumlah ternak sesuai dengan dokumen, tetapi juga harus memperhatikan kualitas, kondisi fisik, kesehatan, ukuran serta spesifikasi ternak yang telah ditentukan dalam perencanaan dan dokumen pengadaan.
Penolakan terhadap ternak yang dinilai tidak memenuhi persyaratan dapat menjadi bentuk pengawasan pada tingkat desa untuk mencegah masyarakat menerima ternak yang tidak sesuai dengan tujuan program.
Namun demikian, pengalaman Desa Luba juga memperlihatkan perlunya mekanisme yang lebih ketat sejak awal, mulai dari penentuan spesifikasi, pemilihan penyedia, pemeriksaan kesehatan hingga proses pengiriman dan penerimaan ternak di desa.
Persoalan harga menjadi penting karena penggunaan Dana Desa harus dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya dari sisi administrasi, tetapi juga dari sisi kewajaran dan manfaat.
Apabila suatu desa mengalokasikan anggaran tertentu untuk pengadaan sejumlah ternak, maka nilai tersebut perlu dihitung berdasarkan jumlah ternak yang benar-benar diterima dan spesifikasi yang dipenuhi.
Dari sana dapat diketahui nilai pengadaan per ekor dan kemudian dibandingkan dengan standar harga pemerintah, hasil survei harga, serta komponen biaya lainnya yang sah.
