Akan tetapi, peluang tersebut sekaligus membawa tanggung jawab besar. Kabinet bayangan tidak boleh hanya menjadi label politik yang menarik perhatian sesaat, apalagi sekadar memproduksi kritik tanpa menawarkan jalan keluar. Kehadiran sebuah kelompok yang mengklaim memiliki kapasitas untuk mengawasi pemerintahan semestinya diikuti dengan kemampuan menghadirkan kajian yang dapat diuji, rekomendasi yang realistis, serta alternatif kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham juga mengingatkan bahwa kebebasan dalam demokrasi harus disertai tanggung jawab dan manfaat bagi publik. Ia menilai pembentukan kabinet bayangan sah dalam kehidupan demokrasi, tetapi tidak seharusnya berhenti sebagai sensasi. Pandangan tersebut menjadi relevan karena demokrasi tidak hanya diukur dari banyaknya kelompok yang menyampaikan kritik, tetapi juga dari kualitas gagasan yang dihasilkan dan kontribusinya terhadap penyelesaian persoalan bangsa.
Dalam konteks itu, kritik terhadap pemerintah seharusnya tidak berhenti pada penilaian bahwa sebuah kebijakan salah atau tidak efektif. Kritik yang konstruktif perlu dilanjutkan dengan penjelasan mengenai akar persoalan, data pendukung, dampak yang mungkin muncul, serta pilihan kebijakan yang dapat dilakukan. Dengan demikian, masyarakat memperoleh informasi yang lebih utuh dan pemerintah mendapatkan masukan yang dapat dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan.
Tantangan Indonesia saat ini juga terlalu kompleks untuk diselesaikan hanya dengan pertarungan narasi politik. Persoalan ekonomi, pendidikan, ketahanan pangan dan energi, transformasi digital, kecerdasan buatan, perubahan iklim, hingga penciptaan lapangan kerja membutuhkan pemikiran lintas disiplin dan kolaborasi berbagai kelompok. Jika kabinet bayangan memang diisi oleh akademisi, peneliti, dan aktivis, kapasitas tersebut semestinya menjadi modal untuk menghasilkan gagasan yang berbasis riset dan dapat diterapkan.