JAKARTA – Pemerintah memperkuat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menetapkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat operasional seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menegaskan bahwa dapur MBG yang belum memiliki SLHS tidak dapat beroperasi setelah tenggat waktu yang telah ditetapkan. Menurutnya, sertifikasi tersebut merupakan standar minimum yang harus dipenuhi seluruh penyelenggara agar kualitas makanan tetap terjaga.
“Mulai 10 Agustus, dapur yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi tidak bisa beroperasi. Ini bukan sekadar administrasi, tetapi untuk memastikan makanan yang diterima masyarakat aman dan diproduksi sesuai standar,” ujar Sudaryono.