Karena itu, apabila pengadaan dilakukan berulang setiap tahun, perlu dilihat kembali apakah terdapat evaluasi terhadap hasil program sebelumnya, termasuk tingkat keberhasilan pengembangbiakan ternak, tingkat kematian ternak, jumlah ternak yang berkembang, serta manfaat ekonomi yang diterima masyarakat.
Perlu Audit dan Verifikasi Dokumen
Kasus Desa Kenarimbala menjadi penting untuk ditelusuri karena menyangkut penggunaan Dana Desa dan pengadaan barang yang melibatkan pihak ketiga.
Pemeriksaan dapat dilakukan dengan mencocokkan dokumen perencanaan desa dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Beberapa hal yang perlu diverifikasi antara lain dokumen APBDes, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), dokumen pelaksanaan kegiatan, dokumen pengadaan, penawaran atau perbandingan harga, penetapan penyedia, bukti pembayaran, dokumen serah terima, serta bukti penerimaan dan distribusi ternak kepada masyarakat.
Selain itu, perlu dipastikan apakah jumlah ternak yang diterima benar-benar 80 ekor, kondisi dan jenis ternak sesuai spesifikasi yang ditetapkan, serta apakah harga pengadaan sesuai dengan harga kewajaran di pasaran.
Jika ditemukan perbedaan antara dokumen dan kondisi faktual, barulah dapat dilakukan pendalaman untuk mengetahui apakah terdapat kesalahan administrasi, pelanggaran prosedur, atau indikasi penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.
Irda dan APH Diharapkan Turun Tangan
Dengan adanya informasi mengenai pengadaan ternak dalam jumlah besar di sejumlah desa, Inspektorat Daerah (Irda) Kabupaten Alor dan aparat penegak hukum (APH) diharapkan dapat melakukan pengawasan serta verifikasi secara objektif.
Pemeriksaan tidak hanya penting untuk memastikan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa, tetapi juga untuk mengetahui apakah program ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat benar-benar memberikan manfaat sebagaimana tujuan penganggaran.
Khusus Desa Kenarimbala, klarifikasi terhadap Kepala Desa, perangkat desa, pendamping desa, penyedia atau supplier, serta pihak lain yang terlibat menjadi penting untuk memastikan bagaimana proses pengadaan 80 ekor ternak babi tersebut berlangsung.
Jika benar Kepala Desa tidak mengetahui pihak penyedia, maka perlu ditelusuri siapa yang melakukan komunikasi dengan supplier, siapa yang menentukan jenis dan jumlah ternak, siapa yang menyepakati harga, serta atas dasar dokumen apa ternak tersebut dikirim ke desa.
Seluruh pihak yang disebut maupun diduga terlibat dalam proses tersebut tetap perlu diberikan ruang untuk memberikan klarifikasi. Dengan demikian, informasi yang berkembang di masyarakat dapat diuji berdasarkan dokumen dan fakta, bukan semata-mata berdasarkan dugaan.
Pada akhirnya, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap mekanisme pengadaan menjadi hal penting dalam setiap penggunaan Dana Desa. Pemerintah desa juga perlu memastikan seluruh tahapan kegiatan terdokumentasi dengan baik agar tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun hukum di kemudian hari. (*)
