*) Oleh : Gavin Asadit
Perkembangan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) telah mengubah cara masyarakat memproduksi, mengakses, dan menyebarkan informasi. Di balik berbagai manfaat yang ditawarkan, teknologi AI juga menghadirkan tantangan berupa meningkatnya potensi penyebaran hoaks, manipulasi konten, hingga penyalahgunaan informasi yang dapat memengaruhi ruang publik digital. Penguatan ekosistem media digital nasional menjadi langkah strategis agar pemanfaatan AI tetap berjalan secara bertanggung jawab, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam menghadapi tantangan tersebut, penguatan ekosistem media tidak hanya berfokus pada pengembangan teknologi, tetapi juga pada perlindungan terhadap karya jurnalistik dan keberlanjutan industri pers. Media yang profesional merupakan garda terdepan dalam menghadirkan informasi yang telah melalui proses verifikasi, sehingga mampu menjadi penyeimbang di tengah derasnya arus konten digital yang dihasilkan secara otomatis oleh teknologi AI. Semakin kuat industri media nasional, semakin besar pula kemampuan Indonesia dalam membendung penyebaran hoaks yang memanfaatkan kecanggihan teknologi.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital terus menyusun tata kelola hak cipta di era AI dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Regulasi yang tengah disiapkan diarahkan untuk melindungi karya jurnalistik sekaligus menciptakan kepastian hukum bagi seluruh pelaku ekosistem digital. Pendekatan ini menjadi penting agar perkembangan AI tidak mengurangi nilai ekonomi karya jurnalistik maupun menghambat keberlangsungan perusahaan media yang selama ini menjadi penyedia informasi terpercaya.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, mengatakan pentingnya menghimpun pandangan dari perusahaan media, platform digital, dan berbagai pihak terkait guna menghasilkan tata kelola yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi secara seimbang. Pendekatan kolaboratif tersebut menunjukkan komitmen untuk menghadirkan regulasi yang mampu melindungi kepentingan seluruh pihak sekaligus menjaga kualitas ruang informasi nasional.
