Saat membacakan putusan pemisahan antara anggaran MBG dan anggaran pendidikan, Ketua MK Suhartoyo menyatakan bahwa penggunaan anggaran pendidikan untuk MBG menimbulkan perluasan makna mandatori anggaran pendidikan 20 persen. Oleh karena itu, Mahkamah memutuskan pemerintah tidak boleh menggunakan anggaran pendidikan untuk MBG selambatnya dua tahun setelah putusan diucapkan.
“Anggaran program makan bergizi yang bukan merupakan komponen utama pendidikan dipisah atau tidak menjadi bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan dan pemisahan dimaksud berlaku paling lambat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2028,” ujarnya.
Sementara Hakim Konstitusi lainnya, Enny Nurbaningsih menegaskan bahwa program MBG secara substansi adalah konstitusional sebagai wujud program prioritas pemerintahan hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.