Di sisi fiskal, pemerintah terus menjaga kredibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen untuk melindungi masyarakat sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berulang kali menegaskan bahwa APBN berfungsi sebagai shock absorber yang mampu meredam dampak gejolak eksternal terhadap perekonomian domestik. Melalui pengelolaan fiskal yang disiplin, pemerintah memiliki ruang untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat investasi, serta mendukung berbagai program prioritas nasional tanpa mengabaikan kesinambungan fiskal.
Pengamat pasar modal dari Universitas Indonesia, Budi Frensidy, menjelaskan bahwa pelaku pasar pada dasarnya lebih memperhatikan konsistensi kebijakan dibandingkan respons sesaat terhadap gejolak global. Menurutnya, komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan Bank Indonesia menjadi sinyal positif bagi investor karena menunjukkan adanya kesamaan arah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dengan komunikasi kebijakan yang jelas, ketidakpastian dapat diminimalkan sehingga volatilitas di pasar keuangan cenderung lebih terkendali.
Koordinasi kedua lembaga juga diwujudkan melalui forum-forum resmi seperti Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang melibatkan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Melalui forum tersebut, berbagai potensi risiko terhadap sektor keuangan dapat dipantau sejak dini sehingga langkah mitigasi dapat segera dilakukan apabila muncul tekanan dari dalam maupun luar negeri. Pendekatan yang bersifat preventif ini menjadi salah satu kekuatan Indonesia dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang terus berubah.