KALABAHI, WARTAALOR.COM – Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Alor menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Pengantar Nota Keuangan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2025. Meskipun mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Alor mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk keenam kalinya secara berturut-turut, Fraksi NasDem menilai masih terdapat berbagai persoalan yang perlu mendapat perhatian serius, terutama terkait besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang mencapai Rp91,49 miliar.
Pemandangan Umum Fraksi Partai NasDem tersebut dibacakan oleh Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Alor, Joni Tulimau, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Alor terhadap Pengantar Nota Keuangan atas Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Alor, Senin (22/6/2026).
Mengawali penyampaian pemandangan umum, Fraksi NasDem menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Alor, panitia pelaksana, peserta, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-31 tingkat Kabupaten Alor maupun Sidang Majelis Pekerja Harian (MPH) Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) serta peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 PGI yang baru-baru ini diselenggarakan di Kabupaten Alor.
Fraksi berharap kedua kegiatan keagamaan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat yang majemuk di Kabupaten Alor serta menjadi energi baru dalam pelayanan sosial kemasyarakatan dan pembangunan daerah.
Dalam pandangannya, Fraksi NasDem menegaskan bahwa Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 yang diajukan Pemerintah Daerah telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 juga telah diperiksa dan diaudit oleh BPK Perwakilan Nusa Tenggara Timur serta disampaikan sesuai batas waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Namun demikian, Fraksi NasDem mengingatkan bahwa tanggung jawab pengelolaan APBD tidak hanya berhenti pada aspek administrasi dan pelaporan keuangan semata. Menurut fraksi, keberhasilan pengelolaan APBD harus diukur dari sejauh mana anggaran yang dialokasikan mampu diwujudkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bukan sekadar pencocokan angka-angka, melainkan sejauh mana angka itu menjelma menjadi manfaat nyata bagi rakyat. Anggaran adalah wajah politik yang sesungguhnya karena berbicara tentang keberpihakan dan siapa yang diperjuangkan,” tegas Joni Tulimau.
