Pakar Hukum:  Pengadaan Ternak dan Sumur Bor di Mauta Kepala Desa dan Suplier Tanggung Jawab Secara Pidana

Doktor Ilmu Hukum Universitas Widya Mandira (Unwira) Kupang, Dr Mikhael Feka | Foto Dok

Sebelumnya, Abubakar Pang mengungkapkan tahapan pencairan sudah selesai tahun 2025, tapi hingga ini ternak babi belum terealisasi secara keseluruhan.

“Untuk pencairan 2025 sudah selesai semua, ternak babi kemarin kita cek itu memang hanya beberapa ekor saja, separuhnya belum. Saya kemarin sudah konfirmasi dengan bapak desa, bapak desa bilang ya sebagian masih ada sementara proses kasih masuk karena bapak desa dong masih di Kalabahi, uang sudah habis (pencairan),” katanya.

Ia mengatakan, pengadaan ternak babi lokal itu berjumlah antara 16 sampai 18 ekor, namun sebagian belum terealisasi. Program ini diduga diadakan oleh seorang kontraktor bernama Muklis.

“Saya konfirmasi dengan bapak desa, bapak desa bilang setelah dong (mereka) posting dong punya APBDes nanti dong antar turun di desa,” kata Abubakar.

Ia sudah meminta kepada kepala desa agar proses pengadaan sisa ternak harus tuntas dan menghadirkan aparat kepolisian setempat (Polsek Pantar Barat).

“Jadi kemarin saya sampaikan ke bapak desa tolong antar turun karena ini barang sudah mencuat di media, pastikan saya juga harus hadir, kemudian saya juga minta pihak APH juga hadir untuk menyaksikan,” katanya. (*)

Bacaan Lainnya

Pos terkait