Proses Hukum Sebelumnya, Kapolsek Pantar Barat Ipda Supryadi Dea yang dikonfirmasi victorynews.id, Sabtu (6/6/2026) angkat bicara soal proses pengadaan ternak itu. Dia mengakui, peluang proses hukum sangat terbuka jika didukung dengan bukti dan saksi. Menurutnya, jika terjadi dugaan penyimpangan maka bisa diproses secara hukum.
“Proses sesuai aturan hukum yang berlaku. Kenapa tidak bisa, intinya ada bukti dan saksi,” ungkap Supriyadi.
Sebelumnya, Supryadi mengungkapkan pihaknya belum mendapatkan laporan karena baru sebatas pengaduan. Namun, ia siap menerima jika ada warga yang datang melapor terkait proyek dana desa itu.
“Mungkin itu hanya pengaduan, tapi tidak buatkan laporan polisi, karena saya tanya ke Kanit Reskrim sampai sekarang ini belum ada laporan yang masuk terkait hewan ternak itu,” ujarnya “Nanti kalau memang mereka mau proses bisa lapor ke Polsek sini,” tambah Supruyadi.
Sementara itu, Pendamping Desa di Kecamatan Pantar Barat Abubakar Pang yang dikonfirmasi victorynews.id, Jumat (5/6/2026) membenarkan jika sisa pengadaan ternak hingga kini belum terealisasi 100 persen. Ia mengakui, terus berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat agar sisa pengadaan ternak itu secepatnya terealisasi dan bermanfaat bagi masyarakat.
‘Ternak belum sampai, saya suda koordinasi dengan pak kades, kalau barang sudah sampai saya minta Kades untuk hadirkan pihak kepolisian,” ungkapnya.
