KALABAHI, WARTAALOR.COM – Proyek pengadaan ternak dan sumur bor di Desa Mauta Kecamatan Pantar Kabupaten Alor tahun anggaran 2025 berpotensi masuk ranah pidana. Pasalnya, realisasi fisik proyek itu belum rampung, tapi pencairan keuangan mencapai 100 persen. Karena itu, pihak Inspektorat Daerah (Irda) Kabupaten Alor wajib melakukan audit secara terbuka untuk mencari potensi kerugian negara atau daerah setelah dilimpahkan ke aparat penegak hukum (APH).
Adapun pengadaan ternak dan sumur bor itu ketahui dikerjaan oleh seorang suplier bernama Muklis dengan CV Cahaya Persada Indah, namun realisasi belum mencapai 100 persen hingga kini.
Pakar Hukum Pidana Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Mikhael Feka kepada victorynews.id mengungkapkan, pihak-pihak seperti kepala Desa, tim pengelola kegiatan (TPK), hingga pihak ketiga penyedia barang (suplier) bertanggung jawab secara pidana jika terbukti sengaja merekayasa laporan demi keuntungan sepihak.
Mikhael mengatakan, dalam konteks hukum, kondisi seperti ini secara kuat mengindikasikan adanya unsur tindak pidana korupsi karena pembayaran 100 persen atas pekerjaan fisik yang belum rampung merupakan pelanggaran nyata terhadap asas pengelolaan keuangan negara/desa.
“Ketika dokumen pencairan dibuat seolah-olah proyek telah selesai demi menarik seluruh anggaran, tindakan tersebut sudah memenuhi unsur melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, dan pemalsuan dokumen yang berpotensi merugikan keuangan negara,” ungkapnya.
Namun, kasus seperti ini umumnya akan diaudit terlebih dahulu oleh Inspektorat Kabupaten Alor dan jika ditemukan kerugian akan dikembalikan sesuai jangka waktu yang ditentukan (60 hari).
“Dimana kegagalan dalam merampungkan proyek atau mengembalikan kerugian negara dalam batas waktu yang ditentukan akan otomatis menggeser penanganannya dari ranah sanksi administrasi ke penyelidikan oleh pihak kepolisian atau kejaksaan,” ungkap Mikhael.
