“Efisiensi ini kami lakukan yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru,” kata Nanik.
Ia menjelaskan bahwa distribusi dapur MBG saat ini masih memerlukan penataan agar lebih merata dan sesuai kebutuhan riil di setiap wilayah.
“Kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata apakah dapur ini sudah bisa melayani penerima manfaat yang ada atau justru kelebihan,” ujarnya.
Setelah proses evaluasi selesai, BGN akan menghitung kembali kebutuhan pengembangan layanan, termasuk memperluas jangkauan program ke kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang selama ini belum sepenuhnya terlayani.
Langkah pembenahan tersebut mendapat dukungan dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris, Dimana kebijakan moratorium pembangunan dapur baru merupakan keputusan yang tepat untuk memperkuat kualitas program sekaligus menjaga kesehatan fiskal negara.