Upaya tersebut menunjukkan bahwa pengendalian harga tidak semata-mata dilakukan melalui penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), tetapi juga melalui pembenahan tata niaga dan rantai distribusi. Pengalaman beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa perbedaan harga di tingkat konsumen sering kali dipengaruhi oleh hambatan distribusi, biaya logistik, dan keterbatasan pasokan di wilayah tertentu. Oleh karena itu, perbaikan sistem distribusi menjadi langkah strategis yang mampu menjaga keseimbangan pasar secara lebih berkelanjutan.
Dukungan terhadap stabilitas pasokan juga diperkuat melalui kebijakan pemerintah yang memberikan fleksibilitas kepada Perum Bulog dalam menyalurkan minyak goreng dengan harga yang tetap terjangkau bagi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa Bulog kini diperbolehkan menyalurkan minyak goreng merek lain dengan harga yang sama sehingga pasokan di pasar dapat tetap terjaga. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada satu merek, tetapi juga berupaya menjaga stabilitas pasar secara keseluruhan melalui pendekatan yang adaptif dan responsif terhadap kondisi lapangan.
Di sisi lain, pemerintah juga terus melakukan evaluasi terhadap HET Minyakita agar tetap relevan dengan perkembangan ekonomi. Kenaikan harga crude palm oil (CPO), biaya kemasan, biaya transportasi, dan berbagai komponen produksi lainnya menjadi faktor yang perlu diperhitungkan dalam menjaga keberlanjutan program. Pemerintah menegaskan bahwa setiap kajian terkait penyesuaian harga dilakukan secara hati-hati dan mempertimbangkan berbagai aspek agar keseimbangan antara daya beli masyarakat dan keberlangsungan usaha tetap terjaga.
Pendekatan yang ditempuh pemerintah mencerminkan prinsip pengelolaan pasar yang sehat dan berkelanjutan. Jika harga ditetapkan terlalu rendah tanpa memperhitungkan biaya produksi, maka produsen berpotensi mengalami tekanan yang dapat memengaruhi pasokan. Sebaliknya, apabila harga terlalu tinggi, masyarakat akan menghadapi beban ekonomi yang lebih besar. Oleh karena itu, kebijakan yang berbasis data, dialog dengan pelaku usaha, dan evaluasi berkala menjadi landasan penting dalam menjaga keberhasilan program Minyakita.