Menurut Kajari, penyidik tengah mendalami dugaan praktik mafia proyek Dana Desa, khususnya pada kegiatan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan program ketahanan pangan sebesar 20 persen Dana Desa. Dalam proses penyelidikan sementara, penyidik menemukan indikasi mark up yang disebut mencapai 200 hingga 300 persen.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI, Benny Kabur Harman dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama pihak kejaksaan pada 2 April 2026 turut menyoroti pola penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum.
Dalam forum tersebut, Benny menyebut masih terdapat praktik penetapan tersangka sebelum alat bukti dan penghitungan kerugian negara dilakukan secara memadai.
“Ditetapkan dulu tersangka, baru kemudian mencari bukti. Ini fakta yang terjadi,” tegas Benny dalam forum RDPU.
Ia juga mengingatkan bahwa kewenangan penghitungan kerugian negara secara konstitusional berada pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, bukan pihak lain yang tidak memiliki otoritas resmi.
Menurut Benny, praktik penggunaan pihak tertentu di luar lembaga resmi negara untuk menghitung kerugian negara berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan pihak yang diperiksa.
Ia berharap proses penegakan hukum ke depan dilakukan secara profesional, transparan, dan berbasis alat bukti yang kuat sehingga tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Kejaksaan Negeri Alor maupun Kementerian Keuangan Republik Indonesia terkait tanggapan atas polemik yang berkembang di tengah masyarakat mengenai penghargaan tersebut dan proses penanganan dugaan penyimpangan Dana Desa di Kabupaten Alor. (*)
