Pemkab Alor Raih Penghargaan Penyaluran Dana Desa Terbaik dari Kemenkeu, Publik Soroti Perkara DD di Kejari

Sebelumnya, diberitakan bahwa Kuasa Hukum Direktur UD Tetap Jaya, Fransisco Bernardo Bessi mempertanyakan dasar pernyataan Kepala Kejaksaan Negeri Alor, Mohammad Nursaitias yang menyebut adanya dugaan mark up hingga 200–300 persen dalam proyek Dana Desa di Kabupaten Alor.

Menurut Fransisco, pernyataan tersebut dinilai prematur karena auditor resmi negara yang memiliki kewenangan menghitung kerugian negara belum melakukan pemeriksaan secara resmi. Ia juga menegaskan bahwa kliennya selaku pihak ketiga belum diperiksa saat pernyataan dugaan mark up itu disampaikan kepada publik.

“Kami mempertanyakan dari mana angka mark up 200 sampai 300 persen itu diperoleh. Saat pernyataan tersebut disampaikan kepada media, klien kami bahkan belum diperiksa,” kata Fransisco kepada wartawan, Sabtu (18/4/2026).

Ia menjelaskan bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Alor pada 20 Oktober 2025 telah menyampaikan kepada media adanya dugaan mark up proyek Dana Desa, sementara kliennya baru diperiksa pada 18 November 2025.

“Ini yang menurut kami sedikit aneh. Dugaan mark up sudah diumumkan terlebih dahulu sebelum pihak-pihak terkait dimintai klarifikasi,” ujarnya.

Fransisco juga meminta agar proses hukum dilakukan secara profesional dan objektif sehingga tidak menimbulkan persepsi adanya kriminalisasi terhadap pihak tertentu.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri Alor, Mohammad Nursaitias dalam keterangannya di ruang kerja pada Senin (20/10/2025), membenarkan bahwa pihaknya telah memeriksa lebih dari 100 kepala desa dari total 158 desa di Kabupaten Alor.

Bacaan Lainnya

Pos terkait