Menurut Hermanto, tindakan tersebut dinilai tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur pemerintahan yang berlaku, mengingat dokumen tersebut telah diproses secara administratif dan hukum oleh Baperjakat.
“Draf SK yang sudah melalui proses resmi justru dikoreksi oleh pihak lain melalui komunikasi pribadi. Ini mencederai tata kelola pemerintahan yang baik,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Hermanto juga mengkritisi kondisi pemerintahan Kabupaten Alor selama satu tahun terakhir yang dinilai tidak berjalan optimal. Ia menyinggung sejumlah persoalan, mulai dari belum ditetapkannya Sekretaris Daerah (Sekda) definitif, tertundanya mutasi pejabat, hingga terganggunya pelayanan publik di berbagai sektor.
Ia juga menyoroti kondisi kesehatan Bupati Alor yang sebelumnya mengalami pendarahan otak dan sempat menjalani perawatan di RS Siloam Kupang serta RS PON Jakarta. Berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) DPRD bersama Tim Percepatan Pemulihan, Bupati direkomendasikan untuk melanjutkan terapi lanjutan. Namun, rekomendasi tersebut disebut belum dijalankan secara konsisten.
