Pentingnya profesionalisme aparat penegak hukum juga tercermin dari sejumlah kasus di daerah lain. Salah satunya adalah perkara dugaan korupsi proyek video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, yang menjerat videografer Amsal Sitepu.
Dalam kasus tersebut, Amsal sempat ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Karo. Namun, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan kemudian memutus bebas Amsal Sitepu karena tidak terbukti bersalah.
Kasus tersebut menjadi pengingat bahwa setiap penetapan status hukum harus didasarkan pada alat bukti yang cukup, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, beberapa kasus lainnya justru menyeret oknum jaksa, dan mencoreng nama lembaga. Seperti Dua jaksa disebut terlibat dalam dugaan pemerasan terhadap terdakwa Hironimus Sonbay alias Roni dalam proyek renovasi SD dan SMP di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Keduanya adalah Ridwan Sujana Angsar dan Noven Verderikus Bulan.
Ridwan saat ini menjabat sebagai Kajari Medan, Sumatera Utara. Sementara Noven Bulan bertugas di Kejati NTT. Dugaan pemerasan itu terungkap dalam pembacaan nota pledoi atau pembelaan dari pengacara Roni, Fransisco Bessie, dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Kupang, Selasa (28/4/2026) malam.
Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR RI, Benny Kabur Harman, menyoroti kinerja aparat kejaksaan dalam penanganan perkara, khususnya yang melibatkan kepala desa yang kerap terjerat dugaan korupsi dana desa.
Kritik tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Kejaksaan Negeri Karo terkait penanganan kasus Amsal Sitepu, Kamis (2/4/2026).
Dalam forum tersebut, Benny mengungkapkan adanya praktik yang dinilai tidak tepat dalam proses penegakan hukum. Ia menyebut, penetapan tersangka kerap dilakukan lebih dulu sebelum didukung oleh bukti yang memadai.
“Ditetapkan dulu tersangka, baru kemudian mencari bukti. Ini fakta yang terjadi,” tegasnya seperti dalam berita Jawa Pos.
Menurutnya, pola tersebut telah menimbulkan banyak korban, terutama dari kalangan kepala desa. Ia menyampaikan bahwa setelah seseorang ditetapkan sebagai tersangka, aparat penegak hukum justru baru berupaya mencari dan menyusun bukti, termasuk menghitung kerugian negara.
