KALABAHI, WARTAALOR.COM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, diharapkan senantiasa mengedepankan prinsip profesionalisme, akuntabilitas, dan transparansi dalam menangani setiap perkara, khususnya kasus-kasus yang menjadi perhatian publik. Langkah tersebut dinilai penting guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kejaksaan sekaligus memastikan proses penegakan hukum berjalan adil, objektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sorotan tersebut mengemuka seiring masih bergulirnya penyelidikan kasus tata kelola Dana Desa di Kabupaten Alor. Dalam proses penanganannya, muncul sejumlah kritik dari pihak terkait yang menilai adanya indikasi ketidakprofesionalan dalam tahapan penyelidikan.
Salah satu sorotan datang dari kuasa hukum salah satu penyedia jasa dalam proyek Dana Desa, yakni UD. Tetap Jaya. Kuasa hukum perusahaan tersebut, Fransisco Bernando Bessi, mengungkapkan bahwa kliennya diduga mengalami perlakuan yang tidak proporsional dalam proses pemeriksaan.
Menurut Fransisco, dalam pemeriksaan yang dilakukan pada tahun 2025, terdapat sejumlah item pekerjaan yang bukan dikerjakan oleh kliennya, namun justru dimasukkan dalam materi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan dipertanyakan kepada kliennya.
“Ada item pekerjaan milik pihak lain yang justru dimasukkan dan ditanyakan kepada klien kami. Hal ini berada di luar konteks pemeriksaan. Profesionalisme dalam proses ini patut dipertanyakan,” ujar Fransisco dalam konferensi pers yang digelar sebelumnya, seperti diberitakan juga sejumlah media lokal.
Ia menilai, ketidaktepatan substansi dalam materi pemeriksaan berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap proses penegakan hukum. Menurutnya, kesalahan administratif mungkin masih dapat dimaklumi, namun kekeliruan substansial dalam pemeriksaan merupakan hal yang serius.
Selain itu, Fransisco juga mempertanyakan mekanisme penyampaian surat panggilan kepada kliennya. Ia menyebut surat tersebut dititipkan melalui pihak lain yang juga diketahui merupakan rekanan dalam proyek Dana Desa yakni Muklis.
“Mengapa surat panggilan dititipkan kepada pihak yang juga merupakan penyedia proyek? Publik tentu berhak mengetahui dasar dan mekanisme penyampaian surat tersebut,” katanya.
Fransisco turut menyoroti pernyataan kejaksaan terkait dugaan mark-up dalam perkara tata kelola Dana Desa yang disebut mencapai 200 hingga 300 persen. Menurutnya, pernyataan tersebut perlu didasarkan pada hasil audit resmi dari lembaga yang berwenang, mengingat hingga saat ini belum ada audit final dari auditor negara yang memiliki otoritas untuk menghitung kerugian negara.
Ia menegaskan, kehati-hatian dalam proses penyelidikan sangat diperlukan agar tidak terjadi kekeliruan yang dapat merugikan pihak tertentu maupun mencederai kredibilitas lembaga penegak hukum.
Belajar dari Kasus di Daerah Lain
