*) Oleh: Dimas Eka Permana
Program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) hadir sebagai intervensi strategis dalam menjawab persoalan struktural ketenagakerjaan di tingkat desa yang selama ini belum tertangani secara optimal. Desa kerap berada dalam lingkaran keterbatasan akses ekonomi, rendahnya produktivitas, serta minimnya penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan. Oleh karena itu, proyeksi pembentukan 80.000 koperasi hingga 2029 yang digagas oleh Prabowo Subianto menjadi langkah fundamental dalam mendorong reaktivasi lapangan kerja desa. Program ini tidak sekadar membentuk kelembagaan ekonomi, tetapi juga menghidupkan kembali aktivitas produktif berbasis komunitas. Dengan pendekatan kolektif, desa diposisikan sebagai pusat pertumbuhan baru yang mampu menyerap tenaga kerja secara signifikan.
Lebih jauh, program ini tidak hanya berhenti pada pembentukan lembaga ekonomi formal, tetapi juga menyasar langsung pada penciptaan lapangan kerja dalam skala masif. Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa setiap koperasi diperkirakan mampu menyerap rata-rata 20 tenaga kerja langsung, sehingga apabila 80.000 unit berhasil didirikan, potensi penyerapan mencapai sekitar 1,6 juta orang. Angka tersebut bahkan belum mencakup efek berganda dari sektor turunan seperti peternakan, hortikultura, hingga UMKM yang terhubung dalam rantai produksi koperasi. Dengan demikian, Kopdes Merah Putih tidak hanya menciptakan pekerjaan, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi desa yang produktif. Hal ini mempertegas bahwa desa memiliki kapasitas untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Selanjutnya, langkah pemerintah membuka rekrutmen 30.000 manajer koperasi menunjukkan keseriusan dalam memastikan tata kelola yang profesional. Menurut Zulkifli Hasan sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan, rekrutmen ini merupakan bagian dari strategi memperkuat ketahanan ekonomi desa dan kelurahan secara sistematis. Para manajer yang lolos seleksi akan berada di bawah naungan PT Agrinas Pangan Nusantara dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu selama dua tahun. Status ini menempatkan mereka sebagai bagian dari ekosistem Badan Usaha Milik Negara yang memiliki standar kinerja tinggi. Dengan pendekatan tersebut, koperasi tidak lagi dipandang sebagai entitas tradisional, melainkan sebagai institusi ekonomi modern yang dikelola secara profesional.