KALABAHI, WARTAALOR.COM – Sejumlah proyek yang bersumber dari Dana Desa di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dikerjakan oleh kontraktor bernama Muklis, menjadi sorotan publik. Berbagai pihak menilai terdapat indikasi permasalahan dalam pelaksanaan sejumlah pekerjaan, mulai dari keterlambatan hingga dugaan ketidaksesuaian volume, namun hingga kini belum tersentuh proses hukum.
Nama Muklis disebut cukup dikenal di kalangan masyarakat setempat sebagai pihak ketiga yang kerap menangani proyek Dana Desa. Namun, sejumlah sumber menyebutkan bahwa beberapa pekerjaan yang ditanganinya diduga bermasalah.
Kuasa hukum UD Tetap Jaya, Fransisco Bernando Bessi, dalam sejumlah pemberitaan media menyampaikan bahwa Muklis belum pernah dipanggil oleh penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Alor untuk dimintai keterangan terkait perkara tata kelola Dana Desa yang tengah bergulir. Kondisi ini memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat.
“Yang bersangkutan menangani banyak pekerjaan Dana Desa yang diduga bermasalah. Ada proyek yang dananya sudah dicairkan 100 persen, tetapi progres fisiknya belum terlihat. Ini tentu menimbulkan pertanyaan publik,” ujar salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya, Minggu (19/4/2026).
Kecurigaan publik juga menguat setelah muncul informasi bahwa sejumlah pekerjaan yang diduga dikerjakan oleh Muklis justru dimasukkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama kontraktor lain. Selain itu, Muklis juga disebut pernah berperan sebagai pengantar surat panggilan pemeriksaan dari Kejari Alor kepada pihak lain, yang dinilai tidak lazim dalam prosedur penegakan hukum.
Di lapangan, sejumlah pekerjaan yang ditangani Muklis dilaporkan mengalami kendala. Selain keterlambatan penyelesaian, terdapat pula dugaan kekurangan volume pekerjaan.
