KALABAHI, WARTAALOR.COM – Ratusan tenaga kesehatan (nakes) berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Rumah Sakit Daerah (RSD) Kalabahi, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, menggelar aksi mogok kerja pada Senin (13/4/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi terkait rendahnya upah yang mereka terima, yang dinilai belum sebanding dengan beban kerja dan masa pengabdian.
Para nakes menyampaikan tuntutan agar pemerintah daerah dapat memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan mereka. Saat ini, mereka mengaku hanya menerima upah sebesar Rp300.000 per bulan, angka yang dinilai jauh dari layak untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Salah satu tenaga kesehatan yang ikut dalam aksi tersebut mengungkapkan bahwa sebagian dari mereka telah mengabdi selama puluhan tahun di sektor pelayanan kesehatan.
“Ada yang sudah bekerja 25 sampai 26 tahun, tetapi hingga saat ini belum mendapatkan perhatian yang layak dari pemerintah,” ujarnya.
Meski melakukan aksi mogok, para nakes tetap mempertimbangkan aspek pelayanan kepada masyarakat. Pihak manajemen RSD Kalabahi dilaporkan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pendekatan persuasif guna memastikan layanan kesehatan tetap berjalan.
Aksi tersebut memicu perhatian publik di Kabupaten Alor, terutama setelah muncul perbandingan dengan alokasi anggaran daerah. Salah satu warga, Lomboan Djahamou, melalui unggahan di media sosial Facebook, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi para nakes.
Dalam unggahannya, ia menyoroti adanya perbedaan mencolok antara upah tenaga kesehatan dengan biaya perawatan Bupati Alor, Iskandar Lakamau, yang disebut mencapai Rp900 juta dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Unggahan tersebut memicu berbagai tanggapan dari warganet. Sejumlah komentar menyuarakan dukungan terhadap perjuangan para nakes, sekaligus mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret. Ada pula yang berharap pemerintah pusat dapat turun tangan apabila pemerintah daerah mengalami keterbatasan anggaran.
Seorang pengguna media sosial lainnya menyebut bahwa aksi mogok kerja merupakan langkah yang ditempuh agar persoalan ini segera mendapatkan solusi. Sementara komentar lain menekankan pentingnya peran tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam pelayanan keselamatan nyawa manusia, sehingga kesejahteraan mereka dinilai perlu menjadi prioritas.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Alor terkait tuntutan para tenaga kesehatan maupun polemik yang berkembang di tengah masyarakat.
Situasi ini menjadi perhatian publik luas dan diharapkan dapat segera ditindaklanjuti melalui dialog konstruktif antara pemerintah daerah dan perwakilan tenaga kesehatan guna mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan. ***(joka)
