KALABAHI, WARTAALOR.COM – Aktivis anti korupsi dana desa di Kabupaten Alor meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Alor untuk menghentikan proses hukum dugaan penyimpangan tata kelola dana desa yang hingga kini dinilai tidak menunjukkan perkembangan signifikan.
Permintaan tersebut disampaikan oleh salah satu aktivis anti korupsi dana desa, Ariyanto Salmay, yang menilai proses penanganan perkara oleh Kejari Alor sudah berlangsung hampir satu tahun namun masih berada pada tahap penyelidikan tanpa kejelasan arah penanganan.
Menurut Salmay, lambannya proses hukum ini menimbulkan tanda tanya publik, terutama karena sebagian besar Kepala Desa, Ketua BPD, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Camat, hingga pihak ketiga yang selama ini bermitra dengan pemerintah desa telah dimintai keterangan oleh penyidik.
“Hampir satu tahun proses hukum berjalan tetapi masih dalam tahap penyelidikan. Jika penyidik tidak menemukan dugaan penyimpangan tata kelola dana desa di Kabupaten Alor, maka sebaiknya kejaksaan secara gentleman menghentikan proses hukum perkara ini,” ujar Salmay seperti dalam berita RADAR PANTAR.
Ia menilai, proses penyelidikan yang berlarut-larut tanpa kepastian justru berpotensi menimbulkan keresahan di kalangan pemerintah desa maupun pihak ketiga yang telah diperiksa.
Salmay juga menyoroti pernyataan pihak Kejari Alor yang menyebutkan bahwa Kepala Desa bukan menjadi target utama dalam penanganan perkara dugaan penyimpangan tata kelola dana desa tersebut.
Menurutnya, pernyataan tersebut tidak sejalan dengan prinsip tata kelola dana desa, karena pemerintah desa merupakan Kuasa Pengguna Anggaran yang memiliki peran utama dalam pengelolaan dana desa.
