KALABAHI, WARTAALOR.COM – Kasus tawuran antar anak muda di Kota Kalabahi, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) belakangan ini menjadi perhatian publik. Dalam satu tahun terakhir masa pemerintahan Bupati Alor Iskandar Lakamau dan Wakil Bupati Rocky Winaryo, kasus tawuran dinilai mengalami peningkatan dan memicu kekhawatiran masyarakat terhadap kondisi sosial di daerah tersebut.
Mantan Anggota DPRD Kabupaten Alor dari Fraksi PDI Perjuangan, Walter Datemoli, menilai bahwa maraknya tawuran tidak dapat dipandang hanya sebagai tindakan kriminal semata, melainkan sebagai cerminan dari kondisi sosial dan perpolitikan daerah saat ini. Hal tersebut disampaikannya melalui unggahan di akun Facebook pribadinya yang kemudian menjadi perhatian publik.
Dalam perspektif sosiologi, Walter Datemoli menyebut bahwa tawuran merupakan bagian dari masalah sosial kemasyarakatan yang berakar dari berbagai persoalan seperti kemiskinan, pengangguran, rendahnya pendidikan, hingga kegagalan pemerintah dalam mengadministrasikan keadilan sosial.
Menurutnya, tawuran sering kali dipicu oleh persoalan kecil seperti dendam antar individu, ketersinggungan, atau konflik antar kelompok yang kemudian berkembang menjadi solidaritas kelompok berbasis identitas tertentu, baik kampung, suku, agama, sekolah, maupun kelompok geng.
“Tawuran itu sebenarnya masalah sosial kemasyarakatan yang di dalamnya ada kriminal, kemiskinan, pengangguran, kebodohan dan berbagai kegagalan pemerintah dalam mengadministrasikan keadilan sosial serta mengendalikan solidaritas sosial,” tulis Walter Datemoli dalam unggahannya, tanggal 16 Maret 2026.
Ia juga menegaskan bahwa solusi terhadap persoalan tawuran sebenarnya sederhana, yakni melalui peran orang tua, pemerintah, dan tokoh agama dalam memberikan bimbingan serta menjadi teladan yang baik bagi generasi muda. Namun, menurutnya, ketiga unsur tersebut dinilai belum maksimal menjalankan perannya sebagai patron sosial di masyarakat.
Walter Datemoli juga menyoroti kondisi perpolitikan daerah yang dinilainya belum memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Konflik antar elit politik, perebutan kepentingan proyek, hingga isu-isu yang bernuansa primordial seperti suku dan kelompok disebut turut memperburuk situasi sosial di Kabupaten Alor.
Ia menilai bahwa konstelasi politik yang sarat konflik dan skandal moral telah menjadi contoh buruk bagi masyarakat, terutama generasi muda, sehingga berdampak pada meningkatnya solidaritas kelompok yang berujung pada konflik sosial seperti tawuran.
“Konstelasi perpolitikan kita terlanjur menunjukkan wajah konflik antar elit yang tidak pernah berakhir, perebutan jatah proyek, serta pemerintahan yang diisi oleh orang-orang yang bermasalah. Ini menjadi patron buruk bagi masyarakat dan generasi muda,” tulisnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa tawuran merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai bagian dari masalah sosial yang harus ditangani secara serius, terutama melalui pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan, pengurangan pengangguran, serta pembinaan moral dan spiritual masyarakat.
Menurut Walter Datemoli, pengendalian emosi dan perilaku generasi muda membutuhkan dukungan ekonomi, pendidikan, dan kegiatan produktif agar mereka tidak terjerumus dalam konflik sosial.
Ia juga menyampaikan bahwa korban tawuran seharusnya tetap mendapatkan perhatian dan penanganan dari pemerintah, termasuk dalam hal pengobatan, karena tidak semua korban dapat dengan mudah diidentifikasi sebagai pelaku atau pemicu konflik.
“Mereka bukan jagoan film laga, mereka adalah korban dari kegagalan kita. Jangan sampai suara mereka menggema seperti lagu Iwan Fals yang menegur pemimpin agar memperbaiki moral dan akhlak dalam mengelola kekuasaan,” tulisnya.
Walter Datemoli menutup pernyataannya dengan mengajak semua pihak, terutama pemerintah, untuk memperbaiki cara mengelola kekuasaan dan menjadi teladan yang baik bagi masyarakat.
Menurutnya, tawuran yang terjadi saat ini merupakan cerminan dari wajah perpolitikan daerah yang harus segera dibenahi agar tidak terus berdampak pada kehidupan sosial masyarakat.
“Berubahlah mulai dari cara mengelola kekuasaan, karena tawuran itu adalah cerminan dari wajah perpolitikan kita,” tutupnya. ***(tim)
