Pemerintah Kerahkan Segalanya Demi Jaga Daya Beli Masyarakat

Ia menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kondisi fiskal Indonesia yang hingga saat ini masih dalam posisi aman. Oleh karena itu, pemerintah belum melihat urgensi untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait pelonggaran defisit anggaran.

Lebih lanjut, Purbaya menekankan bahwa kenaikan harga BBM di dalam negeri, jika mengikuti mekanisme pasar global, berisiko besar terhadap stabilitas ekonomi nasional. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat melalui penurunan daya beli, tetapi juga dapat memperlambat laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
“Jika harga BBM langsung disesuaikan dengan pasar global, maka daya beli masyarakat akan tertekan dan pertumbuhan ekonomi bisa melambat dengan cepat. Karena itu, pemerintah memilih menyerap beban tersebut melalui APBN,” jelasnya.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, pemerintah juga memastikan stabilitas tarif listrik guna menjaga daya beli masyarakat, khususnya menjelang momentum Hari Raya Idulfitri. Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pemerintah menetapkan bahwa tarif tenaga listrik untuk Triwulan II tahun 2026, yakni periode April hingga Juni, tidak mengalami kenaikan.

Pos terkait