Oleh: Marini Ningsih Toemewang
Apresiasi publik terus mengalir seiring langkah pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang membuka ruang dialog luas dalam menentukan arah kebijakan luar negeri strategis.
Keputusan melibatkan organisasi kemasyarakatan Islam dan mantan menteri luar negeri dalam pembahasan keikutsertaan Indonesia pada Board of Peace menandai pendekatan diplomasi yang semakin inklusif, terukur, dan berakar pada konsensus nasional.
Langkah tersebut tidak hanya memperlihatkan kehati-hatian pemerintah, tetapi juga memperkuat legitimasi politik luar negeri Indonesia di tengah dinamika geopolitik global yang kian kompleks.
Board of Peace, sebuah badan internasional yang diinisiasi untuk mengawal transisi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza pascakonflik, menjadi isu sentral dalam serangkaian pertemuan di Istana Kepresidenan pada awal Februari 2026.
Pemerintah memandang forum tersebut sebagai instrumen tambahan untuk memperjuangkan kepentingan kemanusiaan Palestina secara lebih konkret. Dalam konteks tersebut, Presiden Prabowo memilih jalur konsultatif dengan mengundang tokoh-tokoh ormas Islam, pemimpin pondok pesantren, serta diplomat senior agar setiap keputusan strategis berdiri di atas pemahaman yang utuh dan berimbang.
Keterlibatan ormas Islam mendapat sorotan luas karena mencerminkan upaya pemerintah menyelaraskan diplomasi negara dengan aspirasi umat. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf memosisikan partisipasi Indonesia di Board of Peace sebagai langkah realistis untuk memperluas ruang kontribusi Indonesia bagi perjuangan Palestina.
Dukungan tersebut lahir setelah Presiden Prabowo memaparkan secara komprehensif kondisi global, situasi di Gaza, serta peluang yang tersedia bagi Indonesia untuk bertindak lebih progresif dan berdampak. PBNU menilai bahwa keterlibatan aktif Indonesia tidak boleh berhenti pada simbolik politik, melainkan harus diarahkan pada hasil nyata yang meringankan penderitaan rakyat Palestina.