Dalam pernyataannya yang bernuansa emosional, Sulaiman mengungkapkan rasa tanggung jawab moralnya terhadap lahirnya pasangan kepemimpinan daerah saat ini. Ia menyebut dirinya sebagai bagian dari proses politik yang mengantarkan kepemimpinan tersebut.
“Saya merasa sebagai orang yang ikut bertanggung jawab. Saya ibarat bidan yang membantu kelahiran kepemimpinan ini. Karena itu, saya menyesal melihat kondisi birokrasi yang terjadi sekarang,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Sulaiman memberikan peringatan keras namun solutif kepada pemerintah daerah agar segera melakukan pembenahan prosedur dan memastikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Ia menegaskan bahwa DPRD memiliki hak konstitusional yang dapat digunakan apabila kondisi ini terus berlarut-larut.
“Jangan memaksakan keadaan. Perbaiki selagi masih ada waktu. Ambil keputusan berdasarkan fakta, jangan menunggu didesak DPRD,” tegasnya.
Pengamat pemerintahan daerah menilai bahwa ketidakjelasan status keaktifan kepala daerah dapat berdampak pada: terhambatnya pengambilan keputusan strategis, melemahnya koordinasi birokrasi, meningkatnya potensi konflik internal, menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Oleh karena itu, kejelasan prosedural dan transparansi informasi dinilai menjadi kunci untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal di Kabupaten Alor. (*)
