MEMASUKI tahun kedua kepemimpinan “Is the rock” ( Is The Rock merupakan akronim dari pasangan bupati dan wakil bupati terpilih pada pilkada 2024 lalu yakni Iskandar Lakamau dan Rocky Winaryo), rasa-rasanya Alor masih begitu-begitu saja. Belum ada perubahan berarti kecuali dua hal: Jantung kota didekorasi menyerupai taman hiburan malam dan polemik birokrasi yang tak usai membanjiri jagat maya dan kehidupan sosial.
Saat ini kemiskinan masih jadi ciri khas wajah kota. Lalu praktik feodalisme masih kental terjadi dalam tubuh birokrasi. Dan paling menyayat hati publik adalah perilaku para pemimpin yang jauh dari standar moral.
Janji 100 hari kerja belum juga dipenuhi, kabar tentang kondisi kesehatan kepala daerah memburuk dan harus absen dari tugas dan tanggung jawab melayani rakyat. Hal ini semakin memperkecil harapan agar negeri seribu moko tetap berada dalam kompas “Alor aman, damai sejahtera, demokrasi dan berkelanjutan”.
Konflik sosial lintas kampung menjadi potret sehari-hari. Tak hanya memakan korban, tapi praktik baku hantam antar kompleks begitu merisaukan. Mengganggu keamanan dan kenyamanan publik.
Upaya-upaya perdamaian, baik secara hukum maupun persuasif-kekeluargaan nyaris tak berefek. Hari ini berdamai, besok lusa konflik lain muncul. Siklus konflik yang terus berulang pembuat kepercayaan publik terhadap pemerintah dan aparat menipis.
Para politisi tampil bak pahlawan di tengah konflik memanas. Gagah dan penuh marwah. Alih-alih berdampak, kehadiran mereka semata menggugurkan tanggung jawab sekaligus menjadikan konflik sebagai sarana memperkokoh citra.
Popularitas adalah kunci bagi keberlanjutan karier seorang politisi meski di tengah konflik sekalipun. Ini hanya satu soal dari banyak hal lain yang jadi ukuran visi “is the rock” jauh panggang dari api.
Menakar “Damai sejahtera” sebagai Komitmen yang Ilutif
Tiga ribuan orang ASN paruh waktu harus menelan pil pahit setelah pemerintah Kabupaten Alor meneken kebijakan gaji 300rb/bulan atau Rp10.000 per hari. Alasannya karena pemerintah tak punya cukup anggaran untuk membiayai gaji 3000 ASN PW setara UMR/UMK.
Kondisi kekurangan anggaran tak lepas dari kebijakan efisiensi pemerintah pusat dengan memangkas 24,7% TKD atau setara Rp269 triliun. Sebuah ancaman serius bagi pembangunan daerah, baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Instabilitas politik, ekonomi dan sosial adalah konsekuensi logisnya.
Kendati demikian, pemerintah daerah tidak bisa berdiam diri sambil menerima kondisi tersebut tanpa menyiapkan skema alternatif guna memastikan komitmen “damai sejahtera” bisa diwujudkan. Sebab, menerima kondisi krisis keuangan tanpa berupaya mencari jalan keluar hanya memperburuk keadaan. Bahkan hal itu justru menunjukkan secara terang rezim “is the rock” cenderung gagal menavigasi arah kebijakan dan pembangunan menuju visi politiknya.
Gaji Rp300rb tidak hanya tak memenuhi standar layak, tetapi juga memaksa mereka mengubur mimpi kesejahteraan sedalam-dalamnya. Alih-alih mengangkat martabat para ASN PW, kebijakan itu menenggelamkan martabat mereka sebagai warga negara yang seharusnya dimuliakan secara adil dan setara.
Jika para pejabat dan politisi DPRD bisa menerima puluhan juta setiap bulannya, mengapa para ASN PW tidak bisa? Bukankah mereka sama-sama melaksanakan tugas kenegaraan? Bagaimana mungkin seseorang dapat berdamai dan hidup sejahtera jika pengabdiannya hanya dihargai Rp10 rb per hari? Di titik inilah komitmen damai sejahtera ala is the rock tak lebih dari sebuah ilusi belaka.
