Selain itu, Fransisco juga menyoroti adanya pekerjaan Dana Desa yang dikerjakan oleh pihak lain, namun justru dibebankan dan dipertanyakan kepada kliennya. Ia menilai hal tersebut janggal dan berpotensi menimbulkan dugaan kriminalisasi.
“Kami keberatan apabila kesalahan atau pekerjaan pihak lain dialihkan kepada klien kami, termasuk pekerjaan yang diduga tidak selesai atau jumlahnya tidak sesuai,” tegasnya.
Fransisco menyampaikan bahwa laporan dan data pendukung telah disampaikan secara berjenjang, mulai dari Kejaksaan Agung, Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas), hingga Kejati NTT. Ia meyakini laporan tersebut memiliki dasar yang kuat, yang ditandai dengan diterbitkannya surat perintah penyelidikan pada awal tahun 2026.
Ia menegaskan bahwa kliennya merupakan mitra kerja pemerintah yang sejak tahun 2019 hingga 2025 tidak pernah memiliki persoalan hukum. Oleh karena itu, ia berharap proses penegakan hukum dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel agar tidak menimbulkan multitafsir di tengah masyarakat, terlebih dengan berlakunya KUHP dan KUHAP yang baru.
Fransisco juga meminta Kejati NTT untuk membuka secara terang peran Muklis dalam perkara tersebut, termasuk memastikan keberadaan yang bersangkutan saat ini.
“Kami berharap proses ini dikawal secara terbuka dan adil. Tujuan kami bukan menghambat penegakan hukum, tetapi memastikan tidak ada kriminalisasi dan setiap pihak bertanggung jawab sesuai porsinya,” pungkasnya. ***(joka)
