Kalabahi, wartaalor.com – Bendahara Desa Tominuku, Kecamatan Alor Tengah Utara (ATU), Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Lukas Mabilani membenarkan adanya laporan polisi yang diajukan oleh UD Tetap Jaya ke Kepolisian Resor (Polres) Alor. Laporan tersebut terkait dugaan tindak pidana penipuan atau perbuatan curang dalam pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2025.
Lukas Mabilani menjelaskan, kasus tersebut bermula dari perjanjian pengadaan barang dan jasa sektor pertanian antara Pemerintah Desa Tominuku dan UD Tetap Jaya dengan nilai kontrak sebesar Rp174.375.000. Dalam perjanjian itu, UD Tetap Jaya bertindak sebagai penyedia, sementara Pemerintah Desa Tominuku sebagai pihak pemesan.
Menurut Lukas, seluruh tahapan administrasi awal telah dilaksanakan, termasuk penandatanganan nota pesanan barang oleh Penjabat (Pj) Kepala Desa Tominuku saat itu, Selfina Padafani. Setelah itu, pihak penyedia mendatangkan barang sesuai pesanan, dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) langsung mendistribusikannya kepada masyarakat penerima manfaat.
Namun, setelah barang tiba dan dibagikan, muncul surat permintaan pembatalan dari Camat Alor Tengah Utara, Sabdi E. Makanlehi. Surat tersebut menjadi dasar Pemerintah Desa Tominuku tidak merealisasikan pembayaran kepada pihak penyedia.
“Setelah barang datang, keluar surat pembatalan dari camat. Itu yang membuat pihak desa tidak melakukan pembayaran,” ujar Lukas Mabilani kepada wartawan melalui sambungan WhatsApp, Selasa (30/12/2025) malam.
Akibat tidak adanya pembayaran tersebut, Direktris UD Tetap Jaya, Maria Bernadeta Yuni atau yang akrab disapa Ibu Yuni, merasa dirugikan dan melaporkan persoalan ini ke Polres Alor.
Lukas Mabilani mengungkapkan, dalam pemeriksaan di hadapan penyidik Polres Alor beberapa waktu lalu, Pj Kepala Desa Tominuku berjanji akan memproses pembayaran pekerjaan tersebut.
“Waktu itu kami semua diperiksa. Penyidik menanyakan apakah mau dibayar atau tidak. Jika tidak dibayar, maka barang harus dikembalikan sesuai spek. Tetapi jika barang tidak dikembalikan dan juga tidak dibayar, maka kasus ini diproses hukum,” ungkap Lukas.
Ia menambahkan, karena hingga akhir Tahun Anggaran 2025 pembayaran belum dilakukan, anggaran tersebut akhirnya tercatat sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2025. Meski demikian, Lukas memastikan bahwa Pemerintah Desa Tominuku berkomitmen menyelesaikan pembayaran pada Tahun Anggaran 2026.
