Ia menegaskan bahwa mekanisme penyaluran dilakukan secara langsung ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing daerah penerima. Skema ini dirancang agar pemerintah daerah memiliki keleluasaan dan kecepatan dalam menggunakan anggaran untuk kebutuhan mendesak pascabencana.
“Untuk APBD tiga provinsi dan 52 kabupaten kota yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masing-masing Rp 4 miliar per kabupaten kota dan Rp 20 miliar per provinsi,” lanjutnya.
Penyaluran bantuan ini melengkapi kebijakan Presiden Prabowo sebelumnya yang telah mengucurkan dana bencana dengan besaran serupa bagi daerah terdampak. Pemerintah memandang bahwa dukungan fiskal dari pusat sangat krusial, terutama ketika kemampuan keuangan daerah berada dalam kondisi terbatas. Fokus utama penggunaan anggaran diarahkan untuk pemulihan infrastruktur dasar, bantuan kepada masyarakat terdampak, serta pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa banyak pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran, khususnya menjelang akhir tahun. Ia menjelaskan bahwa pos belanja tidak terduga di sejumlah daerah sudah berada pada titik minimum.