Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Agam, Rinaldi menjelaskan selain fasilitas dasar, pemerintah juga memperhatikan aspek kesehatan dan kebersihan lingkungan di kawasan huntara. Pos kesehatan disiapkan untuk memberikan layanan medis dasar, sementara sistem pengelolaan sampah dan drainase dibangun agar lingkungan tetap bersih dan tidak menimbulkan masalah kesehatan baru. Langkah ini penting mengingat pascabencana banjir sering kali muncul risiko penyakit menular. Dengan lingkungan huntara yang tertata, warga dapat menjalani masa pemulihan dengan rasa aman dan nyaman.
Keberadaan Huntara Kampung Nelayan juga dirancang agar tetap dekat dengan sumber mata pencaharian warga. Bagi nelayan, jarak dengan laut dan tempat sandar perahu menjadi faktor penting agar mereka tetap bisa melaut dan memperoleh penghasilan. Pemerintah memahami bahwa pemulihan ekonomi masyarakat tidak bisa menunggu hunian tetap selesai dibangun. Oleh karena itu, lokasi huntara dipilih secara strategis agar nelayan tetap produktif dan roda ekonomi lokal dapat terus berputar.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan pembangunan huntara melibatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah setempat. Sinergi ini mencerminkan pendekatan terpadu dalam penanganan bencana, mulai dari tanggap darurat hingga pemulihan sosial-ekonomi. Pemerintah daerah juga dilibatkan dalam pendataan warga terdampak agar bantuan tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
Partisipasi masyarakat turut menjadi bagian penting dalam pengelolaan huntara. Warga diajak berperan aktif menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban lingkungan huntara melalui musyawarah dan kesepakatan bersama. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat rasa memiliki, tetapi juga membangun solidaritas sosial di antara warga yang sama-sama terdampak bencana. Dengan keterlibatan langsung masyarakat, huntara diharapkan menjadi ruang pemulihan yang hidup dan berkelanjutan.
