Oleh : Tommy Zulfikar )*
Pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah yang berkelanjutan merupakan salah satu agenda strategis nasional yang semakin relevan di tengah besarnya jumlah jemaah Indonesia setiap tahun. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki kepentingan besar untuk memastikan bahwa penyelenggaraan haji dan umrah tidak hanya berjalan lancar secara ibadah, tetapi juga memberi nilai tambah ekonomi yang berkeadilan dan berjangka panjang. Dalam konteks inilah kehadiran Danantara Indonesia menjadi signifikan sebagai instrumen negara dalam mengoptimalkan investasi strategis. Dukungan Danantara terhadap kebijakan pemerintah mencerminkan upaya konkret untuk membangun ekosistem yang terintegrasi, profesional, dan berorientasi pada kepentingan jemaah.
Selama ini, penyelenggaraan haji dan umrah kerap dipandang semata sebagai aktivitas layanan keagamaan, padahal di baliknya terdapat rantai ekonomi yang sangat besar. Mulai dari transportasi, akomodasi, konsumsi, hingga layanan pendukung lainnya, seluruhnya membentuk ekosistem ekonomi lintas sektor dan lintas negara. Tanpa pengelolaan yang terstruktur dan berkelanjutan, potensi ekonomi tersebut berisiko tidak optimal dan kurang memberikan manfaat maksimal bagi bangsa. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah untuk mendorong pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah patut diapresiasi sebagai langkah visioner dan strategis.
Danantara Indonesia melalui Danantara Investment Management (DIM) mengambil posisi awal yang berhati-hati namun progresif dalam mendukung agenda tersebut. Managing Director Finance Danantara Investment Management, Djamal Attamimi, menegaskan bahwa keterlibatan Danantara merupakan bagian dari proses penjajakan dan pertukaran pandangan terkait pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah. Pendekatan ini menunjukkan keseriusan Danantara dalam memahami kebutuhan kebijakan, kerangka regulasi, serta potensi sinergi yang dapat dikembangkan secara bertanggung jawab. Langkah awal yang berbasis kajian ini penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan investasi berjalan selaras dengan kepentingan nasional.
