Koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi fondasi utama dalam upaya membangun ekosistem ekonomi haji dan umrah yang berkelanjutan. Djamal Attamimi menekankan bahwa Danantara terus melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan sesuai kewenangan masing-masing, termasuk Kementerian Haji dan Umrah serta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Sinergi ini mencerminkan tata kelola yang inklusif dan kolaboratif, sekaligus menghindari tumpang tindih kebijakan. Dengan koordinasi yang kuat, arah pengembangan ekosistem dapat lebih terukur, transparan, dan akuntabel.
Pandangan serupa disampaikan oleh Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Patria Sjahrir, yang menekankan pentingnya pendekatan bertahap dan kolaboratif dalam proyek strategis lintas sektor. Menurutnya, pengembangan ekosistem ekonomi haji merupakan agenda kompleks yang menuntut kehati-hatian serta keselarasan kebijakan antarinstansi. Pendekatan bertahap menjadi krusial agar setiap langkah yang diambil benar-benar matang dan minim risiko. Dengan menjadikan koordinasi sebagai fondasi, Danantara menunjukkan komitmen untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.
Dukungan Danantara terhadap kebijakan pemerintah juga tercermin dalam komitmen untuk menempatkan kepentingan jemaah sebagai prioritas utama. Seluruh inisiatif pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah harus berorientasi pada kemaslahatan jemaah. Hal ini mencakup aspek kenyamanan, keamanan, keterjangkauan biaya, serta kualitas layanan yang lebih baik. Dengan demikian, pengembangan ekosistem ekonomi tidak semata mengejar keuntungan finansial, tetapi juga memastikan nilai sosial dan spiritual tetap terjaga.
