“Pengadaan lanjutan dilakukan berdasarkan keputusan musyawarah desa, karena kebutuhan masyarakat harus segera dipenuhi,” tambahnya.
Meski demikian, keterlibatan oknum aparat penegak hukum dalam pengadaan yang bersumber dari Dana Desa ini menimbulkan perhatian publik, mengingat adanya ketentuan dan etika yang mengatur keterlibatan aparatur negara dalam proyek pemerintah.
Hingga berita ini diturunkan, pihak CV Satu Putri maupun oknum anggota Kepolisian yang disebut sebagai penyedia lanjutan belum memberikan keterangan resmi terkait persoalan tersebut. ***(joka)
