Ia menjelaskan, apabila pihak penyedia merespons surat peringatan tersebut, maka pemerintah desa masih dapat mempertimbangkan kelanjutan kerja sama. Namun karena tidak adanya itikad baik, persoalan tersebut kemudian dibahas dalam musyawarah khusus desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
“Kalau seandainya dalam SP 1 dan SP 2 Direktur CV Satu Putri, Om Jhon, memberikan konfirmasi, tentu ada pertimbangan. Karena tidak ada respons, maka pemerintah desa bersama BPD memutuskan untuk mencari pihak ketiga lain yang memiliki stok sesuai kebutuhan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Abraham juga membenarkan adanya keterlibatan oknum anggota Kepolisian sebagai penyedia lanjutan dalam pengadaan ayam joper di Desa Morba. Menurutnya, keputusan tersebut merupakan hasil musyawarah desa yang mempertimbangkan ketersediaan barang dan kelanjutan program.
