Kalabahi, wartaalor.com – Sekretaris Desa Morba, Kecamatan Alor Barat Daya (ABAD), Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Abraham Legifani, mengakui adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap penyedia pertama pengadaan ayam joper, CV Satu Putri, serta keterlibatan oknum anggota Kepolisian sebagai penyedia lanjutan dalam pekerjaan yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2025.
Hal tersebut disampaikan Abraham Legifani saat dikonfirmasi media Flores Update pada Minggu malam, 14 Desember 2025. Ia menegaskan bahwa PHK terhadap CV Satu Putri telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
Menurut Abraham, kontrak kerja antara Pemerintah Desa Morba dan CV Satu Putri yang tertuang dalam Surat Perintah Kerja (SPK) telah berakhir pada Juli 2025. Selama masa kontrak berjalan, pihak desa telah melayangkan surat peringatan pertama (SP1) dan surat peringatan kedua (SP2) kepada penyedia, namun tidak mendapatkan respons maupun tindak lanjut dari pihak perusahaan.
“PHK tersebut sudah sah secara aturan, karena masa kontrak dalam SPK sudah berakhir pada bulan Juli 2025. Kami sudah menyampaikan SP 1 dan SP 2, tetapi tidak ada konfirmasi atau tanggapan dari pihak CV Satu Putri,” ujar Abraham.
