“Inisiatif ini bagian untuk menjawab tantangan tentang fragmentasi data antar lembaga dan daerah yang selama ini menghambat efektivitas kerja penguatan perlindungan HAM,” jelasnya.
Menurut Mugiyanto, peluncuran tersebut juga menjadi langkah awal untuk memperkuat komitmen kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan data di bidang HAM.
_“Kick Off_ dilakukan untuk menentukan posisi hak asasi manusia sebagai landasan dalam pengambilan kebijakan nasional,” tegasnya.
Selain menampilkan data, sistem Satu Data HAM juga dirancang untuk menerima laporan dari masyarakat terkait situasi dan dugaan pelanggaran HAM di daerah. Pemerintah berharap partisipasi publik dalam pemantauan HAM dapat meningkat, sekaligus memperkuat mekanisme respons cepat terhadap permasalahan hak warga.
[w.R]
