“Mulai tahun ini sudah bisa muncul tentang pengukuran indeks hak asasi manusia di Indonesia,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, pemerintah juga tengah menyiapkan sejumlah regulasi pendukung, termasuk Undang-Undang HAM dan Peraturan Pemerintah tentang Kepatuhan HAM.
Regulasi tersebut akan dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan dan teknis agar implementasi perlindungan HAM semakin kuat.
“Setelah Undang-Undang HAM dan Permen Kepatuhan HAM dituntaskan, ini akan memperkuat perlindungan HAM di Indonesia,” tutur Pigai.
Sementara itu, Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, menambahkan bahwa peluncuran Satu Data HAM merupakan jawaban atas persoalan fragmentasi data antar lembaga dan daerah yang selama ini menjadi hambatan dalam penguatan perlindungan HAM.
