Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Hak Asasi Manusia secara resmi telah meluncurkan sistem integrasi nasional bertajuk Satu Data Hak Asasi Manusia (Satu Data HAM) sebagai bentuk komitmen memperkuat perlindungan hak warga di seluruh Indonesia.
Peluncuran sistem ini menjadi tonggak penting bagi pemerintah dalam upaya membangun tata kelola data HAM yang menyeluruh, terstandar, dan dapat dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan berbasis bukti _(evidence-based policy)._
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menjelaskan bahwa Satu Data HAM akan mengintegrasikan data terkait pemenuhan HAM dari berbagai instansi pemerintah, mulai dari kepolisian, TNI, kementerian dan lembaga sipil, hingga pemerintah daerah.
“Data dari kepolisian, TNI, instansi sipil, hingga pemerintah daerah akan dimunculkan. Ini akan menjadi sistem komprehensif dan utuh tentang hak asasi manusia,” ujar Pigai.
Melalui sistem ini, publik juga akan dapat mengakses indeks HAM nasional yang menampilkan kondisi terkini pemenuhan hak di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, hukum, hingga kesejahteraan sosial. Pengukuran ini diharapkan menjadi rujukan resmi pemerintah dalam menilai capaian maupun kekurangan dalam perlindungan HAM di Indonesia.
