Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) dan koperasi desa juga menjadi prioritas pemerintah provinsi. Meki meyakini bahwa desa-desa di Papua akan mampu bersaing dan mandiri jika diberi ruang untuk mengelola potensi lokalnya secara maksimal. Pendekatan ini memastikan pembangunan ekonomi dimulai dari akar rumput, menciptakan pertumbuhan yang inklusif.
Di bidang ketahanan pangan, Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa 101 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kini telah beroperasi di Papua. Setiap SPPG memanfaatkan bahan baku lokal yang diolah oleh masyarakat setempat, sehingga perputaran ekonomi terjadi di daerah asalnya. Selain menyediakan pangan bergizi, SPPG juga mendorong pengembangan pertanian, peternakan, dan perikanan lokal. Dadan menargetkan seluruh SPPG rampung pada akhir Oktober, dengan dampak berkelanjutan bagi ketahanan pangan di Papua.
Yandri Susanto menegaskan bahwa membangun Papua secara menyeluruh adalah bagian penting dari membangun Indonesia. Ia memastikan bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian yang sama terhadap semua wilayah tanpa pengecualian. Pembangunan desa di Papua menjadi langkah strategis untuk memperkuat pondasi pembangunan nasional yang merata.
Dukungan anggaran yang signifikan turut memperkuat program-program tersebut. Di Papua Tengah, dana desa senilai Rp1,089 triliun tahun ini dialokasikan untuk pemberdayaan ekonomi desa dan penguatan koperasi. Program TEKAD dan Koperasi Desa Merah Putih menjadi instrumen utama dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat setempat. Pendekatan ini mengutamakan pemanfaatan potensi lokal yang berkelanjutan.
Budi Arie Setiadi melihat koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat yang mampu membawa perubahan signifikan di Papua. Ia menggambarkan setiap desa memiliki koperasi tangguh yang mengelola potensi lokal dengan efektif, memberikan manfaat langsung bagi warganya, serta menjadi motor penggerak ekonomi desa. Konsep ini sejalan dengan visi membangun ekonomi Papua yang berbasis komunitas.