Kalabahi, wartaalor.com – Internal Yayasan Abdi Mulia Sejahtera (AMS) Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) diduga sedang tidak harmonis. Masalah ini mencuat setelah yayasan yang bekerjasama Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menyediakan makan bergizi gratis (MBG), yang merupakan program nasional bagi anak sekolah ini sudah tidak lagi melibatkan Aisyah Bahweres sebagai bendahara.
Menurut Aisyah, ketika menyampaikan keterangan kepada wartawan di Kalabahi, bahwa sudah tiga bulan dirinya tidak dilibatkan mengelola dapur MBG. Meski secara hukum Aisyah masih tercatat sebagai bendahara dalam akta pendirian yayasan. Selain itu, Aisyah diketahui punya kontribusi dalam membangun dapur MBG yang berlokasi di bilangan Kadelang Kelurahan Kalabahi Timur Kecamatan Teluk Mutiara.
“Sejak bulan April saya sudah tidak dilibatkan lagi sebagai bendahara dalam mengelola keuangan kebutuhan dapur. Dan ada transferan dana yang masuk juga saya tidak tahu lagi, karena tidak lewat rekening yayasan”, tandas Aisyah Bahweres kepada wartawan di Kalabahi, Jumat, (11/7/25) siang.
Aisyah Bahweres yang menjabat sebagai bendahara sekaligus supplier bahan baku untuk program MBG ini menuntut haknya ke pihak yayasan karena merasa dirugikan. Jika tidak Aisyah akan mengambil kembali semua aset miliknya yang kini dipakai di dapur MBG.
“Ada hal-hal yang perlu saya klarifikasi dari dapur Yayasan Abdi Mulia Sejahtera yang bermitra dengan Badan Gizi Nasional, yakni menyangkut dengan intern yayasan. Dimana saya posisi sebagai bendahara yayasan, sejak Apri 2025 hingga saat ini sudah tidak dilibatkan lagi sebagai bendahara. Keuangan dari transferan sewa yang harusnya masuk ke rekening yayasan tetapi rekening itu sudah tidak difungsikan lagi,” beber Aisyah dalam jumpa pers itu.
Pasca tidak lagi dilibatkan, Aisyah pun tidak tahu berapa banyak transferan dana serta pemanfaatannya untuk apa saja selama ini. Terhadap hal ini, Aisyah berharap ada penjelasan resmi dari pihak yayasan seperti Gabriel Abdi Kesuma Beri Binna sebagai pembina maupun Mulyawan Djawa sebagai ketua.
Aisyah merasa penting adanya klarifikasi dari pihak yayasan, karena selain sebagai bendahara dirinya juga tercatat di portal BGN dan statistik sebagai supplier.
“Sejak mereka (yayasan) tidak lagi libatkan saya, semua pembelanjaan kebutuhan dapur MBG dialihkan ke SPPI”, ujarnya.
Dia ingin adanya penjelasan dari pihak yayasan agar kalau memang sudah tidak lagi dilibatkan sebagai bendahara, maka semua aset miliknya dikembalikan. Jika tidak Aisyah akan tempuh jalur hukum.
“Pada prinsipnya saya sama sekali tidak ada niat menghalang-halangi program presiden ini. Tetapi saya ingin ada penjelasan dari yayasan. Mereka tidak libatkan saya itu kesalahan saya apa? Karena saya tidak pernah diberitahu. Agar supaya saya ambil kembali aset saya”, ujarnya.
Aisyah menegaskan masalah yang menimpanya adalah murni internal Yayasan Abdi Mulia Sejahtera, dan tidak ada kaitannya dengan program MBG. Ia hanya ingin kalau tidak lagi dilibatkan sebagai bendahara, maka Aisyah menuntut haknya dan juga asetnya dikembalikan.
“Saya tutup kafe saya di Pantai Reklamasi dan asetnya saya bawa ke dapur MBG itu hanya semata-mata mendukung program ini. Jadi sekali lagi saya tidak berniat menghalang-halangi program ini”, tandas Aisyah.
Yang aneh dari Aisyah adalah setelah adanya masalah internal ini, pihak yayasan tidak beritikad untuk memediasi, guna mencari solusi agar permasalahan ini tidak berkepanjangan.
“Kalau menyangkut hak saya yang ada di dalam dapur, dimana dapur ini saya yang rintis dan bangun karena bagian dari orang yayasan. Sebagian besar bangunan itu milik saya dan sebagian besar peralatan yang ada di dapur yang sampai saat ini adalah milik saya. Pihak yayasan tidak membicarakan bagian dari aset saya ini seperti apa. Saya butuh kejelasan juga dari pembina yayasan”, pungkasnya.
Sehubungan dengan berita ini, Ketua Yayasan Abdi Mulia Sejahtera, Mulyawan Djawa yang dikonfirmasi wartawan enggan berkomentar. Mulyawan menyampaikan akan mengagendakan untuk masalah ini diselesaikan secara internal. Namun hingga berita ini tayang, belum ada mediasi yang dilakukan untuk mencari solusi secara internal. ***(joka)
