“Kalau ada yang tidak setuju dan menyerang program ini, itulah mereka-mereka yang kenyang makan uang BUMN. Karena kebocoran dalam BUMN disinyalir digunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok, makanya mereka gak suka dengan kebijakan ini,” tegas Fauka Noor Farid.
Sementara itu, Direktur PoliEco Digital Insights Institute (PEDAS), Anthony Leong, menilai bahwa pembentukan Danantara mencerminkan komitmen pemerintah dalam mereformasi dan meningkatkan kinerja BUMN dengan pendekatan manajemen modern.
“Strategi ini sejalan dengan praktik unggulan yang telah diterapkan oleh Temasek di Singapura, Malaysia dengan Khazanah. Sedangkan di China, pengelolaan BUMN sektor non-finansial dikendalikan oleh SASAC. Inisiatif ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” jelas Anthony.
Dari perspektif akademisi, ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didik J. Rachbini, melihat potensi besar Danantara dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara.
“Jika dikelola dengan tata kelola yang baik dan transparan, Danantara bisa menjadi solusi bagi investasi pembangunan yang lebih efektif serta mengurangi inefisiensi dalam pengelolaan aset nasional,” ujarnya.
