Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) resmi diluncurkan setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Lembaga ini semakin diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 serta Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 yang menetapkan struktur Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana. Keberadaan Danantara menjadi tonggak penting dalam transformasi pengelolaan aset negara dan investasi strategis di berbagai sektor.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Danantara memiliki peran fundamental dalam memperkuat investasi BUMN melalui tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keberlanjutan. Ia menyatakan bahwa lembaga ini bukan sekadar badan investasi, tetapi juga instrumen strategis dalam pembangunan nasional yang mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam demi kepentingan generasi mendatang.
“Danantara dapat diaudit kapan saja oleh siapa pun, tidak hanya oleh penegak hukum, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Investasi awal sebesar 20 miliar dolar AS dialokasikan ke lebih dari 20 proyek strategis, termasuk sektor energi, kecerdasan buatan, pengolahan mineral, dan produksi pangan,” ujar Prabowo.
Keberadaan Danantara diyakini akan membawa dampak positif bagi tata kelola aset negara. Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Eddy Junarsin, menilai bahwa pembentukan lembaga ini dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan aset negara yang selama ini dikelola secara terpisah oleh berbagai BUMN.
