Pembentukan Danantara didasarkan pada perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam regulasi tersebut, Danantara berfungsi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan perusahaan pelat merah, mengoptimalkan dividen, serta mendukung pertumbuhan ekonomi.
Melalui berbagai kewenangan yang diberikan, lembaga ini memiliki tugas utama dalam pengelolaan aset BUMN, pengelolaan dividen, restrukturisasi perusahaan negara, serta persetujuan terhadap berbagai kebijakan investasi strategis. Dengan peran ini, Danantara diposisikan sebagai salah satu instrumen utama dalam mendorong stabilitas ekonomi nasional yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8 persen dalam lima tahun mendatang. Untuk mewujudkan target tersebut, Danantara dirancang untuk berinvestasi dalam berbagai proyek berkelanjutan, termasuk sektor energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, dan produksi pangan.
Presiden Prabowo Subianto resmi meneken Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Prabowo juga telah menunjuk Dewan Pengawas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Selain itu, Kepala Negara juga resmi menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Ini menjadi aturan turunan dari UU Nomor 1/2025 tentang BUMN tadi. Selain soal organisasi dan tata kelola BPI Danantara, Prabowo juga telah resmi menunjuk sejumlah pejabat sebagai Dewan Pengawas BPI Danantara.
Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa lembaga ini berperan sebagai konsolidator utama bagi aset dan kekuatan ekonomi BUMN agar dapat dikelola lebih optimal. Dengan sinergi antara berbagai sektor industri, Danantara memiliki potensi besar dalam mendorong inovasi, meningkatkan produktivitas, serta membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia.
Danantara juga berfungsi sebagai sumber pendanaan alternatif yang lebih efisien dibandingkan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketua Tim Pakar dan Inisiator Danantara, Burhanuddin Abdullah, menyatakan bahwa keberadaan lembaga ini merupakan solusi untuk meningkatkan investasi dalam negeri.
