Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan menghadirkan kebijakan strategis yang berpihak pada sektor ini. Salah satu langkah nyata adalah pengesahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet UMKM, yang diharapkan mampu meringankan beban pelaku usaha mikro dan meningkatkan daya saing mereka di tengah tantangan ekonomi.
Melalui kebijakan ini, pemerintah menetapkan bahwa utang macet UMKM yang memenuhi kriteria tertentu akan dihapuskan paling lambat April 2025. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, menyatakan bahwa langkah ini dilakukan untuk membantu pelaku usaha yang memiliki total utang maksimal Rp300 juta untuk individu dan Rp500 juta untuk institusi, termasuk bunga pinjaman.
“Kalau diperintah dari PP yang dibuat oleh Pak Prabowo, dalam waktu enam bulan harus segera kita selesaikan,” ujar Maman Abdurrahman.