Kebijakan pemutihan utang ini diharapkan dapat membuka jalan bagi pelaku usaha untuk kembali ke sektor perbankan. Dengan hilangnya beban utang, maka dapat mengajukan kredit baru, baik untuk pengembangan usaha maupun untuk peningkatan kapasitas produksi.
Ekonom Ryan Kiryanto menjelaskan lebih lanjut bahwa multiplier effect dari kebijakan ini bukan hanya berdampak pada penerima langsung pemutihan utang, melainkan juga pada ekonomi nasional secara keseluruhan. Ketika jutaan pelaku UMKM, petani, dan nelayan terbebas dari beban utang, daya beli akan meningkat, dan konsumsi rumah tangga pun akan mengalami peningkatan.
Multiplier effect juga akan terlihat pada penciptaan lapangan kerja baru. Ketika UMKM dan sektor agrikultur serta perikanan kembali bergairah, banyak orang akan terserap sebagai tenaga kerja. Dengan demikian, tingkat pengangguran dapat ditekan dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Di sisi lain, produktivitas ekonomi yang meningkat ini akan menambah pendapatan negara melalui pajak, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik lainnya.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan ini. Hashim Djojohadikusumo menilai bahwa pemutihan utang bagi UMKM, petani, dan nelayan merupakan wujud perhatian nyata pemerintah terhadap sektor ekonomi yang paling rentan. Menurutnya, Perpres ini didasari oleh realitas yang tidak bisa diabaikan, di mana jutaan pelaku usaha kecil di tanah air terjerat utang tanpa ada jalan keluar yang jelas. Melalui pemutihan ini, diharapkan para pelaku usaha tersebut bisa bangkit kembali dan berkontribusi secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Lebih lanjut, Hashim menekankan bahwa kebijakan pemutihan utang adalah langkah awal untuk menciptakan ekosistem usaha yang lebih inklusif. Dengan kebijakan ini, para pelaku UMKM tidak hanya diberi peluang untuk bangkit, tetapi juga diikutsertakan dalam arus besar perekonomian nasional. Dukungan dari Kadin ini diharapkan dapat menjadi dorongan bagi pemerintah untuk segera merealisasikan kebijakan tersebut dan memastikan bahwa implementasinya tepat sasaran.
