Oleh : Rivka Mayangsari*)
Dalam upaya memperkuat perekonomian nasional, pemerintah telah merancang kebijakan pemutihan utang bagi jutaan petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Kebijakan ini dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan daya saing dan stabilitas ekonomi di tengah tantangan global yang kian kompleks. Berdasarkan pandangan Ekonom Senior dan Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Ryan Kiryanto, pemutihan atau penghapusan utang tersebut berpotensi memberikan efek ganda atau multiplier effect yang signifikan pada kegiatan ekonomi dalam negeri.
Menurut Ryan Kiryanto, kebijakan pemutihan ini memungkinkan para pelaku UMKM, petani, dan nelayan untuk kembali mendapatkan akses modal dan kredit perbankan yang selama ini terhalang oleh tumpukan utang. Dengan adanya pemutihan utang, mereka dapat membangun kembali usaha, meningkatkan produktivitas, dan bahkan memperluas skala usaha.
Pernyataan Ryan didukung pula oleh Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hashim Djojohadikusumo. Pihaknya menyampaikan bahwa peraturan presiden (Perpres) terkait penghapusan utang bagi jutaan petani dan nelayan segera ditandatangani oleh Presiden Prabowo. Kebijakan ini diharapkan dapat membawa dampak positif yang merata bagi berbagai sektor ekonomi, terutama sektor agrikultur dan perikanan yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi rakyat.
Dalam kesempatan yang sama, Hashim juga menyoroti permasalahan akses perbankan yang selama ini menjadi hambatan bagi pelaku UMKM, petani, dan nelayan. Berdasarkan data, terdapat sekitar 6 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk petani dan nelayan, yang terjebak dalam jeratan utang. Hal ini membuat mereka sulit mendapatkan fasilitas kredit dari bank untuk mengembangkan usaha.
