Oleh : Vania Salsabila Pratama )*
Masyarakat menolak keras adanya segala macam bentuk demontrasi atau aksi massa karena hanya akan berpotensi memunculkan anarkisme dan merusak stabilitas keamanan nasional di tengah berlangsungnya transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto.
Indonesia memasuki momen penting pada 20 Oktober 2024, di mana Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029.
Pergantian kepemimpinan tersebut berlangsung dalam suasana yang kondusif, menandai transisi yang berjalan dengan mulus dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun, di tengah persiapan yang matang, masih ada desas-desus mengenai rencana demonstrasi dan penolakan pelantikan yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Oleh karena itu, dukungan penuh terhadap pelantikan dan penolakan terhadap aksi-aksi yang berpotensi merusak, menjadi penting dalam menjaga keberlangsungan demokrasi yang sehat.
Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menegaskan bahwa masyarakat harus menjaga stabilitas negara dan menghindari aksi-aksi yang bisa mengganggu proses transisi tersebut.
Menurutnya, masa pelantikan presiden dan wakil presiden baru serta akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo harus berjalan damai. Fernando menyarankan agar masyarakat memberikan ruang bagi Prabowo Subianto untuk melanjutkan pembangunan yang telah dirintis oleh Jokowi.
Fernando juga mencatat rencana demonstrasi oleh beberapa kelompok, termasuk aksi BEM SI, sebagai potensi yang dapat mengganggu keamanan. Ia berharap aksi-aksi tersebut tidak berakhir dengan tindakan anarkis yang akan merugikan semua pihak.