Oleh: Melky Tabuni*
Pemerintah terus menunjukkan komitmen yang kuat dalam mewujudkan aspirasi masyarakat adat di Papua melalui pendekatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya ini selaras dengan Visi Indonesia Emas 2045, di mana negara kesatuan yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan menjadi sasaran utamanya. Khususnya di Provinsi Papua, pemerintah telah menargetkan berbagai langkah transformasi sebagai kunci keberhasilan pembangunan.
Irene Manibuy, Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Papua Barat, menekankan pentingnya masyarakat adat dalam proses pembangunan ini. Ia menggarisbawahi bahwa masa depan Papua terletak pada partisipasi aktif masyarakat adat dalam merumuskan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Menurutnya, Otonomi Khusus (Otsus) Jilid II yang telah berjalan selama tiga tahun memberikan ruang yang lebih besar bagi keterlibatan masyarakat adat. Tidak lagi sekadar menyalurkan dana secara sepihak, kini anggaran Otsus diturunkan melalui mekanisme perencanaan yang jelas, di mana pengawasan menjadi bagian penting dari proses tersebut. Ini adalah langkah maju dalam memastikan bahwa pembangunan di Papua Barat bukan lagi didikte oleh pemerintah pusat, tetapi benar-benar berakar dari keinginan masyarakat.
Manibuy juga berharap bahwa dengan adanya BP3OKP, kontribusi dari seluruh pemangku kepentingan akan diterima dengan tangan terbuka. Keterlibatan pemikiran dari para tokoh adat dan masyarakat luas akan memberikan warna positif bagi upaya percepatan pembangunan di Papua. Langkah ini menjadi penting dalam mencapai Papua Emas 2041, di mana pembangunan tidak hanya dinilai dari sisi fisik, tetapi juga dari kelestarian nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi bagian dari identitas masyarakat adat.
