Kalabahi, wartaalor.com – Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengadu ke DPRD soal keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengurangi jumlah tempat pemungutan suara (TPS). GAMKI justru menilai keputusan KPU kontroversial karena mengurangi jumlah TPS secara signifikan dari 738 TPS (Pemilu 2024) menjadi 449 TPS (Pilkada 2024).
“Keputusan ini menimbulkan kekhawatiran dan keberatan dari berbagai pihak, termasuk kami dari GAMKI Cabang Alor,” ungkap Ketua GAMKI Alor Dematrius Mautuka saat mengadu ke DPRD Kabupaten Alor, Jumat (7/6/2024).
Dematrius mengungkapkan, pengurangan jumlah TPS ini dipandang berpotensi mengurangi aksesibilitas pemilih, terutama di daerah-daerah terpencil yang kondisi geografisnya sulit sehingga bisa menghambat partisipasi pemilih dan antrian panjang.
“Oleh karena itu, GAMKI Cabang Alor merasa perlu menyuarakan keberatan dan mendorong KPU untuk mempertimbangkan kembali keputusan ini demi kepentingan bersama dan keberlanjutan demokrasi di Kabupaten Alor,” ungkapnya.
